Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata di Gaza

Pemerintah Indonesia menyambut baik gencatan senjata di Jalur Gaza, namun para pengamat memperkirakan gencatan senjata tak akan bertahan lama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tenne. (VOA/Andylala Waluyo) Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri menyatakan Indonesia menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah efektif berlaku sejak Rabu malam (21/11) waktu setempat atau Kamis (22/11) dini hari Waktu Indonesia Barat. Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Michael Tenne kepada VOA mengatakan sejak berkecamuknya konflik di Jalur Gaza pekan lalu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah intensif melalui berbagai forum untuk mendorong semua pihak terkait agar segera menghentikan aksi militer guna menghindari jatuhnya korban penduduk sipil, dan memulai kembali proses perdamaian melalui perundingan. Pemerintah Indonesia, menurut Michael, juga mendorong dimulainya kembali negosiasi proses perdamaian di Timur Tengah, selaras dengan resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB untuk mewujudkan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara aman dan damai dengan negara-negara tetangganya. “Kita mendesak agar kedua belah pihak untuk menahan diri dari aksi-aksi militer yang bisa memperburuk situasi dan terutama kedepannya agar tidak ada atau bertambahnya lagi korban sipil. Kita juga meminta agar Dewan Keamanan PBB sesuai dengan mandat yang dimilikinya agar mengambil langkah-langkah yang lebih kongkrit untuk meredakan situasi di kawasan tersebut,” ujar Michael. Ia menambahkan, upaya itu telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 ASEAN dan KTT terkait lainnya di Phnom Penh 18-20 November. Pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Nasional Suryo Ari Bowo kepada VOA mengatakan, gencatan senjata Israel – Palestina hanya bersifat sementara. “Ya ini hanya sekedar jeda saja. Karena ini dilakukan sebenarnya dari 2008, sejak occupatie besar-besaran yang dilakukan oleh Israel melalui blokade laut di wilayah Gaza dan sebagainya,” ujar Suryo. “Kalau sekarang malah menurut Israel Defense Force, mereka (Israel) tengah melakukan operation pillar of defense selama perang delapan hari kemarin, untuk melindungi warganya atas serangan dari luar,” ujarnya. Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra juga memperkirakan gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Jaur Gaza tidak akan bertahan lama. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan waktu yang ada selama kesepakatan gencatan senjata dipakai untuk memperkuat kekuatan militer oleh kedua belah pihak. Di sela-sela pembukaan kegiatan parlemen tentang dialog antar-agama di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (22/11), Azyumardi mengatakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan selama gencatan senjata termasuk pengembalian wilayah Palestina yang dijadikan pemukiman ilegal oleh Israel dan status Yerusalem. “Kalau Yerusalem masih dijadikan ibukota oleh Israel maka masalahnya tidak akan selesai. Begitu juga pada pihak Palestina. Palestina sendiri juga harus mengakui eksistensi Israel, sebab tidak mungkin penyelesaian masalah itu tanpa adanya pengakuan. Saya kira itu isu pokok yang belum diselesaikan,” ujar Azyumardi. Pemerhati masalah Timur Tengah Guntur Romli kepada VOA mengatakan proses mediasi yang dilakukan oleh Liga Arab, Amerika Serikat, PBB, dan khususnya Mesir, terbukti efektif menghentikan konflik bersenjata di wilayah itu. Menurutnya, kepemimpinan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, bisa diterima oleh pihak yang berkonflik. “Karena kalau kita bandingkan dengan konflik pada 2008-2009 yang berlangsung selama 22 hari, ini menunjukkan bahwa pasca Arab Spring ada perubahan kepemimpinan di Mesir dan Tunisia, itu berdampak pada kepercayaan pihak yang berkonflik di Gaza,” ujar Guntur. “Presiden Husni Mubarak yang selama pemerintahannya juga menjadi mediator perdamaian, sayangnya ia tidak dipercaya di Gaza khususnya kelompok Hamas. Nah sekarang setelah Mesir dipimpin oleh kelompok Ikhwanul Muslimun melalui Presiden Mohammed Mursi, ada perubahan ya, Hamas mau mendengarkan dan menerima gencatan senjata dengan Israel.” Namun Guntur Romli berpendapat, gencatan senjata ini tidak serta merta menghentikan konflik antara Israel dengan Palestina. Karena Israel masih akan terus melakukan blokade terhadap Gaza dari perbatasan khususnya dari laut. Presiden Persatuan Parlemen Organisasi Kerjasama Islam (PUIC), Marzuki Alie, berharap Israel dan Palestina memulai dialog guna mengakhiri perang di Jalur Gaza, apalagi telah banyak korban jatuh. “Masyarakat internasional sangat prihatin dan mengharapkan kedua belah pihak dapat mengendalikan diri dan memulai lagi dialog untuk terwujudnya perdamaian. Atas dasar itu dan sebagai wujud amanah kepemimpinan saya selaku presiden PUIC, kami merencanakan untuk melaksanakan sidang darurat dan akan melakukan kunjungan langsung ke Jalur Gaza dalam waktu dekat ini,” ujar Marzuki. (Pro Indonesia/VOA Indonesia

Penduduk Gaza Turun ke Jalan Pasca Berlakunya Gencatan Senjata

Berbicara di Kairo, pemimpin Hamas Khaled Meshaai mengatakan Israel telah menyetujui persyaratan Hamas untuk gencatan senjata itu

Pasca konflik yang telah berlangsung selama delapan hari, Warga Palestina berhamburan ke jalan untuk merayakan gencatan senjata Israel-Hamas di Gaza (21/11). Gencatan senjata dalam permusuhan Israel-Gaza yang diperantarai Mesir mulai berlaku Rabu malam, tetapi sebelum itu tembak-menembak pada menit terakhir terjadi antara pasukan Israel dan militan Hamas yang memerintah daerah kantong Palestina itu. Penduduk Gaza membanjir ke jalan-jalan setelah gencatan senjata mulai dan tembakan-tembakan perayaan kedengaran. Wartawan VOA Scott Bobb melaporkan dari Kota Gaza bahwa serangan udara Israel tampaknya telah berhenti. Menteri Luar Negeri Mesir Mohammed Kamel Amr mengumumkan gencatan senjata itu di Kairo didampingi Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton, kurang dari dua jam sebelum pemberlakuan gencatan senjata pukul 9 malam dimulai. Persyaratan gencatan senjata itu juga mengharuskan kedua pihak menghentikan permusuhan dan membuka daerah perbatasan dari Gaza untuk arus barang dan manusia. Akan ada masa 24 jam untuk pelaksanakaan gencatan senjata. Mesir akan mengawasi pelanggaran oleh kedua belah pihak. Persetujuan itu dicapai setelah diplomasi bolak-balik yang melibatkan Clinton dan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Clinton menyebut gencatan senjata itu merupakan saat penting bagi kawasan tersebut. Clinton juga memuji pemerintah baru Mesir karena memegang peran kunci dalam usaha tersebut dan berjanji akan bekerjasama dengan Washington untuk memastikan gencatan senjata bertahan. Berbicara di Kairo, pemimpin Hamas Khaled Meshaai mengatakan Israel telah menyetujui persyaratan Hamas untuk gencatan senjata itu. Ia menyebut serangan udara Israel merupakan suatu petualangan yang gagal. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Clinton dan Presiden Amerika Barack Obama atas upaya mereka dan mengatakan Israel akan memperjuangkan gencatan senjata yang lama dan dapat dipertahankan. Namun ia menyatakan lagi bahwa Israel akan melakukan apa yang harus dilakukannya untuk membela rakyatnya. Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak juga mengatakan Israel telah mencapai sebagian besar tujuannya, menghancurkan roket, tempat peluncuran dan lubang perlindungan Hamas. Ia juga mengatakan sistem pertahanan Iron Dome Israel telah menghancurkan lebih dari 500 roket yang ditembakkan ke Israel dari Gaza. Pernyataan Gedung Putih mengatakan Presiden Obama memuji Perdana Menteri Israel dan mengungkapkan sekali lagi hak Israel untuk membela diri.(Pro Indonesia/Voa Indonesia)

Uskup Agung Kecam Gereja Inggris Buta dan Kurang Kredibel

Menyusul penolakan Gereja Inggris untuk mengangkat uskup perempuan, pihak internal sendiri mengecam gereja buta terhadap tuntutan masyarakat. LONDON — Uskup Agung Canterbury mengecam Gereja Inggris buta terhadap perilaku masyarakat Inggris modern, menyusul kesepakatan gereja pada Rabu (21/11) untuk menolak uskup perempuan, sebuah kemenangan bagi kelompok minoritas yang tradisional. Setelah lebih dari 10 tahun bergulat dalam debat yang membelah dua, pemungutan suara oleh Sinode, atau badan legislatif Gereja, sepakat menolak pengangkatan uskup perempuan, meski 42 dari 44 keuskupan sebelumnya sudah menyetujuinya. Perempuan diperbolehkan menjadi pendeta Gereja selama lebih dari 20 tahun, namun pemungutan suara tersebut secara efektif menutup akses mereka ke eselon lebih tinggi dalam hierarki gereja. Hal ini bertentangan dengan masyarakat Inggris yang menganggap kesetaraan gender adalah hak asasi. Komentar di koran-koran Inggris menyusul keputusan tersebut menggambarkan Gereja sebagai salah langkah dan terancam tidak relevan. “Sepertinya kita sengaja buta terhadap kecenderungan dan prioritas dari masyarakat yang lebih luas,” Uskup Agung Rowan Williams berkata dalam pidatonya kepada Sinode. “Kita harus menjelaskan hal ini. Hasil pemungutan suara tidak diragukan lagi membuat Gereja kehilangan kredibilitas dalam masyarakat.” “Gereja Tidak Mati” Sesuai struktur Sinode, reformasi yang diusulkan tersebut harus ditunda paling tidak lima tahun, sehingga memperpanjang debat yang membuat kaum reformis beradu dengan kelompok konservatif. Pejabat paling senior kedua Gereja menyangkal tuduhan bahwa lembaga tersebut menghadapi krisis eksistensial setelah pemungutan suara. “Orang-orang berkata ‘Gereja bunuh diri, Gereja telah mati,” Uskup Agung York John Sentamu berkata pada Radio BBC. “Orang mati tidak berdiskusi. Kami telah berdiskusi, kami sama sekali tidak bunuh diri, kami masih sangat hidup,” ujarnya. Sudah ada uskup Anglikan perempuan di Australia, Selandia Baru, Kanada dan Amerika Serikat, namun kemajuan di Inggris sangat lambat karena terlalu mengakomodasi kelompok konservatif yang mengatakan kepastoran yang beranggotakan laki-laki semua adalah kehendak Tuhan. Secara teori, Gereja telah sepakat untuk memperbolehkan uskup perempuan. Namun sebelum mereka diangkat, harus ada alternatif uskup laki-laki jika ada penolakan dari pendeta atau dioses untuk memiliki pemimpin perempuan. Gereja Inggris, induk bagi 80 juta umat Anglikan di dunia, harus fokus pada isu tersebut atau berisiko mengucilkan masyarakat yang lebih luas, ujar Williams. Jajak pendapat menunjukkan ada dukungan substansial bagi uskup perempuan di antara umat Anglikan di Inggris. “Setiap kali kita gagal menyelesaikan isu ini, kredibilitas kita di mata publik menurun. Kita tidak sanggup berada dalam situasi tersebut,” ujarnya. Gereja Terancam Tony Baldry, wakil Partai Konservatif yang berbicara untuk Gereja di Parlemen, mengatakan bahwa lembaga tersebut berisiko menjadi tidak relevan di mata masyarakat Inggris. “Risiko yang terbesar sekarang bagi Gereja Inggris adalah hilangnya ketertarikan dari masyarakat. Ada risiko Gereja hanya akan terlihat sama seperti sekte agama yang lainnya,” ujarnya. Kelompok konservatif Reform menyambut baik keputusan Gereja. “Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Gereja Inggris terhindar dari kesalahan besaryang akan mengarah pada perpecahan nyata dan Gereja yang lebih inklusif,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. “Gereja telah terhindar menempatkan kelompok minoritas signifikan, yang seperti umat Anglikan taat lainnya bertekad mengikuti ajaran Alkitab, pada posisi yang mustahil.” (Reuters/Alessandra Prentice)

PM Selandia Baru berkunjung ke Myanmar

Saya berharap untuk melihat perkembangan ini secara langsung

Yangon (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru John Key tiba di Nay Pyi Taw, Rabu, dalam kunjungan resmi ke Myanmar, kata sumber-sumber resmi. Key adalah pemimpin pertama Selandia Baru yang menginjakkan kakinya di negara Asia Tenggara itu dalam 54 tahun sejak pembentukan hubungan diplomatik antara Myanmar dan Selandia Baru pada November 1954. Terbang dari Phnom Penh tempat ia menghadiri KTT Asia Timur ketujuh, Key akan bertemu Presiden Myanmar U Thein Sein dan pemimpin oposisi serta anggota parlemen Aung San Suu Kyi, kata sumber-sumber diplomatik. "Telah ada reformasi politik dan ekonomi bersejarah di Myanmar selama tahun lalu. Saya berharap untuk melihat perkembangan ini secara langsung, dan menjajaki bagaimana Selandia Baru dapat bekerja dengan Myanmar untuk mendukung reintegrasi politik dan ekonomi dengan seluruh dunia," kata Key dalam satu pernyataan baru-baru ini di Wellington sebelum kunjungan bersejarahnya ke Myanmar. Dia menambahkan bahwa "kunjungan tersebut mencerminkan komitmen Selandia Baru untuk membangun hubungan kedua negara kita. Selain kepentingan bersama kita di kawasan, saya berharap akan ada peluang nyata untuk bisnis Selandia Baru selama beberapa tahun ke depan di Myanmar." Pada Maret, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengunjungi Nay Pyi Taw untuk pertama kali sehubungan dengan perubahan dramatis di Myanmar. Para menteri luar negeri dari kedua negara berjanji meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama. Selain pertemuan dengan U Thein Sein dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat parlemen U Shwe Mann mengenai hubungan bilateral, McCully juga bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Sebagai bagian dari kerja sama bilateral kedua negara, New Zealand Trades Enterprise Limited (NZTE) telah memberikan bantuan teknis kepada perusahaan-perusahaan bisnis Myanmar sejak tahun 2010 untuk membantu mengembangkan beberapa sektor negara.